Faktanews24.com – Jawa Barat – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan seluruh jajaran aparat desa dilarang keras melakukan intimidasi, ancaman, maupun tekanan terhadap warga yang menyampaikan kritik terkait pembangunan. Penegasan tersebut disampaikan menyusul maraknya laporan masyarakat yang mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan setelah menyuarakan keluhan melalui media sosial.
Imbauan itu disampaikan Dedi melalui akun media sosial pribadinya pada Sabtu (03/01/2026). Ia menekankan bahwa kritik warga merupakan bagian dari hak demokratis yang harus dihormati, bukan dibungkam. Aparat pemerintah, khususnya di tingkat desa, justru dituntut mampu bersikap dewasa dan terbuka dalam menyikapi suara masyarakat.
Menurut Dedi, larangan intimidasi tersebut berlaku bagi seluruh unsur pemerintahan desa, mulai dari kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, hingga ketua RT dan RW. Ia mengingatkan bahwa setiap bentuk kritik yang disampaikan warga, baik terkait kondisi jalan rusak, drainase tidak berfungsi, saluran air bermasalah, hingga rumah warga miskin yang belum tersentuh bantuan, harus dijadikan bahan evaluasi, bukan pemicu konflik.
“Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, aparatur pemerintah wajib menerima kritik dengan lapang dada. Bukan malah meresponsnya dengan ancaman atau tekanan,” tegas Dedi.
Ia menilai, unggahan warga di media sosial yang menyoroti kondisi pembangunan di lapangan sejatinya merupakan cerminan aspirasi publik. Kritik tersebut, kata Dedi, adalah alarm sosial yang menunjukkan masih adanya persoalan yang perlu segera dibenahi oleh pemerintah.
“Kalau ada warga yang menceritakan jeleknya pembangunan, terima dengan lapang dada. Setelah itu, lakukan perbaikan. Itulah tanggung jawab pemimpin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa sikap anti-kritik sudah tidak relevan dengan semangat pelayanan publik saat ini. Seorang pemimpin, menurutnya, harus siap menerima konsekuensi jabatan, termasuk kritik tajam dari masyarakat.
“Pemimpin itu harus tahan dicaci maki. Itu risiko ketika kita dipercaya memimpin,” ucapnya.
Dedi berharap, seluruh aparatur pemerintah hingga tingkat paling bawah menjadikan kritik warga sebagai pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan. Dengan demikian, kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat, bukan justru menimbulkan ketakutan di ruang demokrasi.










