Faktanews24.com – Indramayu – Riak yang bermula dari harapan, berujung pada gelombang kekecewaan. Aksi unjuk rasa di Alun-Alun Indramayu yang berakhir dengan perusakan fasilitas umum tak bisa semata dipahami sebagai luapan emosi sesaat. Di dalamnya, tersimpan kegelisahan panjang dari Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya membuka ruang dialog.
Massa datang membawa suara, berharap bertemu langsung dengan Bupati Lucky Hakim untuk menyampaikan nasib masyarakat pesisir. Namun yang mereka temui justru ketidakpastian. Informasi yang menyebutkan Bupati berada di Subang berseberangan dengan keyakinan massa yang menyebut kepala daerah berada di Pendopo Indramayu. Di titik itulah, kepercayaan mulai goyah, dan kekecewaan perlahan tumbuh menjadi bara.
Seiring bertambahnya jumlah massa hingga ribuan orang, bara itu menjelma menjadi ledakan emosi yang sulit dibendung. Meski demikian, KOMPI menegaskan bahwa aksi tersebut bukanlah manuver politik, melainkan cerminan keresahan masyarakat yang merasa suaranya tertahan, bahkan terabaikan.
Koordinator Umum KOMPI, Hatta, memotret peristiwa ini sebagai kegagalan komunikasi yang berdampak luas, bukan sekadar insiden sesaat, melainkan retaknya kepercayaan.
“Kami sudah berkali-kali meminta maaf atas insiden aksi massa yang mengakibatkan perusakan di alun-alun Indramayu, akan tetapi semua itu spontanitas kekecewaan massa aksi yang merasa dibohongi oleh bupati yang katanya ada di Subang padahal bupati ada didalam pendopo,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi penanda bahwa persoalan tak berhenti pada kerusakan fisik, tetapi menyentuh ruang yang lebih dalam: kepercayaan publik terhadap pemimpinnya. Dalam pandangan KOMPI, absennya kejelasan dan kehadiran di saat krusial telah memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Namun di tengah kritik yang mengemuka, KOMPI tetap berdiri pada sikap bertanggung jawab. Hatta menegaskan kesiapan pihaknya untuk menanggung konsekuensi dari peristiwa tersebut.
“Kami siap akan mengganti rugi berapapun nilainya, karena bupati minta ganti rugi,” tegasnya.
Sikap ini menjadi cermin bahwa kesadaran kolektif masyarakat tetap terjaga. Akan tetapi, di balik itu, tersimpan pesan yang lebih dalam, bahwa tanggung jawab tidak seharusnya hanya dibebankan pada masyarakat, melainkan juga menjadi ruang refleksi bagi pemerintah.
Dengan nada yang meninggi, Hatta memastikan perjuangan tidak akan berhenti di titik ini.
“Akan tetapi sekali lagi kami tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang tertindas sampai titik darah penghabisan, catat ini baru permulaan,” ungkapnya.
Sementara itu, masyarakat pembudidaya yang turut hadir dalam pertemuan lanjutan mengambil langkah konkret: patungan sebagai bentuk pemenuhan tuntutan ganti rugi.
“Kami masyarakat pembudidaya sepakat patungan untuk mengganti rugi sesuai permintaan Bupati Lucky Hakim, dan akan tetap melanjutkan perjuangan dengan menemui DPRD hingga DPR RI,” ujar salah satu perwakilan warga.
Keputusan tersebut menghadirkan ironi yang tak bisa diabaikan. Di satu sisi, masyarakat menunjukkan tanggung jawab dengan kepala tegak. Namun di sisi lain, tersisa pertanyaan yang menggantung: sejauh mana pemerintah hadir sebagai pendengar, bukan sekadar pemberi respons?
Peristiwa ini menjadi pengingat, bahwa demokrasi bukan hanya tentang kebebasan bersuara, tetapi juga tentang kesiapan untuk mendengar. Ketika aspirasi kehilangan jalannya, maka kekecewaan akan menemukan caranya sendiri, meski harus meninggalkan jejak yang tak diinginkan.
